Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie, mengimbau masyarakat tidak berharap berlebihan dari DPR. Pasalnya, anggota dewan memiliki wewenang yang terbatas. Dia juga mengakui tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR masih rendah.

"Jangan terlalu memberi ekspektasi berlebihan kepada DPR," kata Marzuki dalam suatu diskusi yang digelar Kompasiana di Jakarta, Sabtu 26 Februari 2011.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, keterbatasan wewenang DPR bisa dilihat dari wewenangnya dalam mengubah anggaran negara. DPR memiliki hak budget yang, dalam pelaksanaannya, hanya sebatas membahas serta menyetujui atau tidak suatu usulan anggaran. Namun, DPR tidak bisa menambah ruang untuk pos anggaran baru.

Dengan kondisi itu, Marzuki menyatakan tidak heran bila ada anggota DPR mengusulkan adanya pos dana aspirasi. "Tapi usul ini batal karena DPR dianggap merampok duit rakyat," kata Marzuki.

Dia dan para anggota DPR lainnya juga berharap tingkat kepercayaan masyarakat pada 2014 mendatang bisa mencapai minimal 50 persen. Selama ini, menurut sejumlah survei, tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR tidak pernah lebih dari 30 persen dalam lima tahun terakhir.

"Kalau opini publik di atas 50 persen, saya artikan masyarakat sudah percaya. Itulah mimpi DPR bahwa 2014 sudah bisa dipercaya masyarakat," kata Marzuki.

Untuk mendukung mimpi tersebut, DPR memutuskan untuk membuat rencana strategis (Renstra), yang menjabarkan upaya peningkatan kualitas anggota dan aparatur DPR.

Syarat Gerindra Terima Tawaran Koalisi

Di berbagai kesempatan, para petinggi Partai Demokrat menyatakan keinginan mereka untuk meminang Partai Gerindra. Keinginan ini terus menguat setelah partai yang dipimpin Prabowo Subianto mendukung Partai Demokrat mengkandaskan usul Hak Angket Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menanggapi sinyalemen dari partai yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Senin 28 Februari 2011, menyatakan, “Sejauh ini belum ada komunikasi apa-apa soal itu sehingga kami belum bisa bereaksi apa-apa.”

Suhardi menyatakan, Partai Gerindra tidak akan menanggapi isu ini. Partai yang mengusung Prabowo menjadi calon Presiden ini, akan tetap fokus pada pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah dan mempersiapkan diri mengikuti Pemilihan Umum 2014.

“Kami tidak mau cari keuntungan dari situasi sekarang. Lebih baik, kami terus konsolidasi di internal dan dengan konstituen. Kan, 2014 tidak lama lagi,” kata Suhardi.

Namun, bila dalam waktu dekat Partai Demokrat mengajak Partai Gerindra bertemu, Suhardi mengatakan, partainya akan bersedia menemui. Tetapi, bila dalam pertemuan itu Partai Demokrat mengajak Partai Gerindra berkoalisi, Suhardi menambahkan, partainya tidak serta merta menerimanya.

Sebab bila menyangkut dengan koalisi, Suhardi mengatakan, hal ini harus diputuskan melalui mekanisme partai. “Kalau menolak (koalisi) bagaimana dan kalau menerima bagaimana (implikasinya),” kata Suhardi. “Kalau menolak persyaratannya, kan mudah. Tapi, kalau menerima persyaratannya berat.”

Salah satu yang disyaratkan bagi partai yang ingin berkoalisi dengan Partai Gerindra ialah partai itu harus sepakat dengan prinsip-prinsip yang selama ini diperjuangkan Partai Gerindra. “Salah satunya, kami kan menolak prinsip ekonomi neolib. Kami tidak sepakat begitu mudahnya barang impor masuk tanpa bea,” katanya. “Perbedaan-perbedaan selama ini mesti disamakan dulu.”

Sinyalemen untuk meminang Partai Gerindra, antara lain disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa. Bahkan, dia mengatakan, bila Partai Gerindra pasif, Partai Demokrat akan inisiatif berkomunikasi untuk mengajak masuk dalam koalisi.

Menurut Saan, Partai Gerindra merupakan partai yang pantas masuk dalam koalisi karena memiliki pandangan yang sama, di antaranya sama-sama ikut menolak usul pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan.

Setelah Fraksi Partai Gerindra DPR menjadi penentu kandasnya usul Hak Angket Perpajakan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, sepakat untuk memberikan penghargaan Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Menurutnya, Prabowo layak diberi kursi Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Bersatu II